Ruang Studio

Siang tadi saya merasa sangat bahagia ketika membaca tulisan seorang konco gojek kere saat kuliah di Yogya dulu, Noor Huda Ismail atau kita biasa memanggilnya Si Om, yang kini sudah sukses sebagai pengamat teroris yang sering masuk tv hehehe… Si om dengan cerdas mengkritisi fenomena penembakmatian teroris oleh polisi. Opini yang ditulis di harian kompas, 12 Maret 2010, judul “Perlukah Tembak Mati Teroris?” menggugat tindakan polisi yang seringkali mengakhiri proses perburuan pelaku teroris yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun justru hanya dengan sebutir peluru di bagian tubuh yang mematikan.

Dalam tulisannya, Si Om mengkritisi fenomena tersebut dengan 4 alasan: pertama, hukum di Indonesia menggunakan asas hukum praduga tidak bersalah, sehingga seorang tersangka tidak seharusnya dieksekusi mati (judicial Killing) tanpa melalui proses peradilan. Kedua, terputusnya arus informasi tentang kelompok teroris, karena hanya pimpinan kelompoklah yang “tahu banyak” tentang seluk beluk organisasi. Ketiga,menghapus kesan bahwa ancaman terorisme adalah hal yang nyata, bukan sekedar “rekaan” polisi. Keempat, menghapus harapan untuk bisa mengembalikan anggota teroris lain yang notabene hanyalah anak buah bertobat ke jalan yang benar.

Ada sebuah pemaparan yang menurut saya sangat menggelitik, “Dalam kasus Dulmatin, saya sulit membayangkan adanya sebuah perlawanan berarti yang dilakukan Dulmatin, yang waktu itu tengah berada di bilik warnet yang sempit, walaupun polisi beralasan bahwa Dulmatin bersenjata dan hendak menembakkan pistol ke arah polisi”. Sebuah kalimat yang menegaskan tentang adanya kemungkinan pelanggaran prosedur yang berakibat fatal, yaitu penghilangan nyawa manusia.

Saya langsung terbayang peristiwa penggrebekan Ibrohim (tersangka pelaku bom JW Marriot-Ritz Carlton-red) di Temanggung, yang sebelumnya sempat salah info sebagai Noordin M Top, dimana hampir semua stasiun televisi nasional menayangkan secara langsung peristiwa akbar tersebut. Seorang Ibrohim, yang sendirian berada di dalam rumah dan saat itu statusnya masih tersangka, harus berhadapan dengan ratusan polisi bersenjata lengkap dan canggih. Ibarat menyaksikan film laga yang tidak berimbang dan berakhir tragis. Semua media massa mengamini kehebatan polisi dalam menangkap teroris, dan nyaris tak ada yang mengkritisi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa bulan terakhir, untuk tugas kuliah, saya melakukan riset kecil-kecilan tentang konstruksi berita teroris di televisi, dengan menggunakan analisis framing Pan dan Konsicki. Dengan sampel berita yang terbatas, saya menemukan kesimpulan bahwa ada kecenderungan dalam pemberitaan perburuan teroris, media massa (televisi-red) lebih dominan menyandarkan kebenaran beritanya pada satu sumber, yaitu pihak kepolisian. Pun misalkan ada narasumber lain, yaitu pengamat teroris atau saksi, pendapat yang dikutip juga cenderung membenarkan keterangan tersebut.

Lalu bagaimana jika ternyata terjadi pelanggaran HAM, siapa yang akan mengkritisinya?

Hak untuk hidup adalah hak asasi tertinggi manusia. Semua orang apa pun bangsa, ras, ideologi, dan agama memiliki hak yang sama, yaitu hidup di muka bumi. Penghilangan nyawa manusia harus didasarkan pada sebuah aturan hukum yang disepakati bersama. Secara pribadi saya sendiri tidak setuju dengan adanya hukuman mati, karena hal itu berarti menghapus hak pertobatan bagi manusia tersebut.

Kehidupan sosial orang yang “disangka” teroris sangatlah dekat dengan kehidupan kita. Bisa jadi dia kawan, saudara atau tetangga kita, yang setiap hari kongkow-kongkow, ngopi bareng atau sekedar bersenda gurau mengisi waktu luang. Sengaja saya beri tanda kutip pada kata disangka, karena bisa jadi sangkaan itu salah. Tapi jika sudah tertembak mati, dan ternyata salah orang, siapa yang bisa menghidupkannya kembali untuk direhabilitasi nama baiknya. Siapa yang akan menghidupi keluarga yang ditinggalkan, hanya karena sebuah sangkaan yang belum teruji kebenarannya. Bagaimana jika yang menjadi “tersangka” adalah kita atau keluarga terdekat kita? Siapa yang bisa menentukan bahwa seseorang memiliki ideologi tertentu dan karenanya layak ditembak mati. Atau seseorang terlibat jaringan tertentu sehingga layak dibunuh.

Ideologi adalah hal yang sangat abstrak berada di pikiran manusia dan bukanlah sebuah kejahatan. Sebuah ideologi tidak berarti apa-apa, kecuali jika pemikiran tersebut ditindaklanjuti menjadi sebuah aksi kejahatan. Maka yang menjadi terhukum adalah tindak pidananya bukan ideologinya. Demikian pula sebuah pertemanan, siapa yang bisa menghalangi seseorang untuk berkawan dengan orang lain. Lalu apakah ketika kita “kebetulan” kenal dengan seorang teroris yang menyamar, lalu kita dianggap terlibat dalam jaringan tersebut atau berperan serta menyembunyikan pelaku teroris.

Perburuan teroris bisa menjadi hal yang kebablasan, jika tidak ada yang mengkritisinya. Karena semua informasi hanya bersumber dari satu pintu yaitu pihak kepolisian, yang bisa jadi kebenaran realitasnya sudah direkayasa terlebih dahulu. Tidak ada opini lain yang terbentuk, jika polisi sudah menyatakan bahwa si A adalah seorang teroris yang melawan ketika hendak ditangkap sehingga harus ditembak mati. Tidak ada saksi yang bisa membantah, tidak ada kuasa hukum yang bisa membela, dan juga tidak ada anggota keluarganya yang berani bicara. Pers pun akan menelan mentah-mentah informasi tersebut menjadi sebuah kebenaran tunggal, karena tidak ada pilihan lain. Dan jika kondisi ini yang terjadi, maka yang akan menerima beban sosial terberat adalah keluarga terdekatnya; kehilangan anggota keluarga dan mendapat stigma negative dari masyarakat sebagai keluarga teroris.

Runtutan dampak sosial yang mungkin akan diterima anggota keluarga adalah kehilangan mata pencaharian, diusir dari tempat tinggal, diskriminasi sosial dari warga sekitar dan bisa jadi sebuah struktur hidup sebuah rumah tangga yang sudah dibangun selama bertahun-tahun akan hancur seketika.

Apakah ini harga yang harus dibayar untuk sebuah “sangkaan”?


Celesta, 12 Maret 2010

http://ruangstudio.blogspot.com

Mendengar kata “people power” kita akan tergiring pada gambaran kerumunan puluhan atau ratusan ribu manusia yang terkonsentrasi pada satu titik untuk menyatukan tekad dan idealismenya dalam melawan ketidakadilan, misalnya rezim otoriter atau presiden korup, intinya gerakan people power biasanya bertujuan untuk menekan dan menjatuhkan “seseorang” yang kalau terpaksa dilakukan dengan cara anarkis, tapi lebih sering secara damai.

Kini people power pun mulai merambah dunia maya, bedanya kalau di dunia nyata kerumunan dilakukan pada satu wilayah dengan cuaca panas terik dan manusianya pun harus berjibaku dengan peluh keringat, sedangkan di dunia maya titik kerumunan ada di situs jaringan sosial seperti facebook, twitter, atau beragam mailing list, dan manusianya pun cukup duduk manis dibawah ruang ber AC dingin.

Namun ternyata gerakan people power ala dunia maya, tak kalah keras dibanding dunia nyata. Contoh people power yag paling fantastis adalah dukungan masyarakat terhadap Prita dalam perseteruannya dengan RS Omni Internasional atau dukungan terhadap dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. “Kerumunan manusia” yang terkumpul mencapai lebih dari satu juta orang.

Namun, satu hal yang menurut saya paling indah adalah gerakan people power dunia maya kini bergeser pada kegiatan social dengan cara memfasilitasi bantuan kepada rakyat kecil yang mengalami ketidakadilan sosial dari pemerintah negeri ini. Mereka mencoba mengetuk hati para anggota nya untuk membantu secara nyata dengan memberi sumbangan dana, atau menekan penguasa agar menjadi peduli atas berbagai masalah di negeri ini.

Koin Cinta untuk Bilqis, sumbangan untuk Bilqis Anindya Passa, balita usia 17 bulan yang menderita atresia billier atau gangguan pada saluran empedu sehingga harus menjalani transpalasi hati kini mencapai 1,3 M, dan keluarga nya pun merencanakan bahwa sisa hasil sumbangan akan didirikan untuk membangun yayasan yang membantu masyarakat lain yang mengidap penyakit sejenis. Sebuah kebaikan hati yang cepat menyebar dan menyentuh relung hati para donaturnya.

Fakta-fakta di media massa menyebutkan bahwa ternyata banyak sekali rakyat Indonesia dari berbagai status sosial; kaya, menengah, miskin yang rela menyumbangkan uang tabungannya atau hasil karyanya demi memberi bantuan kepada orang lain yang sama sekali tidak dikenalnya. Para donator hanya tahu dari pemberitaan media massa yang mem blow up kisah tersebut dari sisi human interest nya. Sebuah keikhlasan yang tulus.

Ini adalah fenomena yang menarik, disaat banyak pengamat sosial menggugat bahwa rakyat Indonesia kehilangan jati diri, dari budaya gotong royong rasa sosialis menjadi individualis materialistis, ternyata arah gerakan people power justru menunjukkan gejala yang sebaliknya. Yaitu menjadi gerakan sosial yang peduli kepada kasus-kasus kemanusiaan yang banyak mendiskriminasi rakyat kecil.

Mungkin ini adalah sebuah bentuk “pelarian” atas ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga sosial di negeri ini. Kasus korupsi dana raskin (beras untuk rakyat miskin-red) atau bantuan pupuk bagi petani yang ternyata fiktif dan pemberian sapi induk untuk para peternak yang tidak pernah terealisasi walau anggaran sudah cair, menjadi gambaran rusaknya sistem bantuan sosial untuk rakyat kecil. Bukan tidak mungkin, jika dana sumbangan Koin Cinta untuk Bilqis dikelola oleh pemerintah, maka jumlah yang tersalur hanya 25% nya, karena yang 75% dipotong uang lelah buat pejabat nya hehehe…

Jika menghitung secara kasar nominal zakat 2,5% dari penghasilan masyarakat mampu untuk disumbangkan pada rakyat miskin, sebenarnya tanpa harus mendapat subsidi APBN pun pendidikan gratis bagi rakyat miskin bisa terealisasi. Namun hingga kini tak ada satu pun yayasan atau lembaga sosial di negeri ini yang bisa dipercaya untuk mengelola dana masyarakat. Yayasan pemerintah atau pejabat pemerintah lebih berfungsi sebagai sarana mengumpulkan dana sumbangan untuk dana kampanye bukan pendidikan gratis atau kesehatan gratis.

Ketika kegiatan untuk beramal pun tidak mendapat kemudahan di negeri ini, maka people power genre sosial adalah pilihan yang tepat, karena bisa langsung mencapai tujuan tanpa harus dipotong “pajak pribadi” pejabat.

Nah, jika untuk beramal aja dipersulit, bagaimana mungkin negeri ini akan mendapat “berkah”...

Sency, 9 Februari 2010

http://ruangstudio.blogspot.com

"Pejabat publik harus anggun, nanti kalo nangis dibilang curhat"…
Kalimat singkat yang dilontarkan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan-red) saat menjawab pertanyaan Rosiana Silalahi dalam “Rossy” di Global TV Minggu 21.00 WIB cukup menggelitik. Jawaban yang cukup jujur untuk menggambarkan karakter sang narasumber yaitu lugas, sedikit jaim khas wanita dan penuh percaya diri.

Secara tersamar (atau jelas yaa?) tema yang diangkat dalam show perdana Mbak Rossy pun menarik, yaitu mempertanyakan soal integritas Sri Mulyani; sebagai seorang pejabat publik yang sedang tersangkut tuduhan mega korupsi bailout bank Century dan seorang wanita berkeluarga yang mau tidak mau harus meyakinkan orang-orang terdekatnya bahwa dirinya tidak bersalah.

Dalam talkshow tersebut, ada sebuah kisah yang mengharukan tentang bagaimana Bu Ani bicara mengenai pilihan yang berat antara rapat dengan emiten terkait krisis ekonomi tahun 2008 versus menjenguk sang Ibu yang berada dalam kondisi kritis di rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Krisis versus kritis…

"Saya tetap manusia, seorang anak yang kehilangan ibunya"

Sebuah pilihan berat yang memaksa seseorang harus memilih antara integritas kepada bangsa untuk menyelesaikan krisis atau integritas seorang anak yang berkewajiban memberi support kepada sang Ibu yang kritis disaat terakhirnya.

Dan Bu Ani memilih integritas yang pertama, membantu mengatasi krisis ekonomi bangsa demi menghindari dampak yang lebih besar, sebuah pilihan yang pada bulan-bulan berikutnya justru menyeretnya pada kasus Century Gate dan menjadikannya sebagai bulan-bulanan para demonstran dan media massa.

Ironis?

= = =

Bicara soal integritas Sri Mulyani, saya yakin pasti ada yang setuju dan ada juga yang menolak. Yang pro akan mengatakan bahwa Bu Ani adalah orang yang cukup ber-integritas terlepas pada akhirnya salah satu kebijakannya yaitu bailout bank Century disinyalir merugikan negara hingga 6,7 T. Sedangkan yang kontra akan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah konstruksi berita yang sengaja menggiring pembentukan opini masyarakat untuk meyakini bahwa dalam proses bailout BC jauh dari kepentingan tertentu dari bu Menkeu.

Saya memilih untuk tidak pro terhadap salah satu pihak, tapi memilih untuk berpikir positif bahwa Indonesia memang sangat membutuhkan orang-orang yang punya integritas tinggi bagi bangsanya. Dalam jangka panjang, tidak ada negara bebas korupsi tanpa masyarakat yang berpegang teguh pada kejujuran dan integritas.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) in•teg•ri•tas adalah mutu, sifat, atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan; kejujuran. Integritas juga berarti menunaikan amanah dan tanggung jawab kita hingga tuntas selesai. Dengan menunaikannya berarti kita telah bersikap jujur pada hati kita sendiri, dimana amanah yang telah kita terima kemudian kita tunaikan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap tenaga kita. Keutuhan semua ini, yakni pengakuan mulut, perasaan, pikiran, dan tenaga kita, pada hakikatnya itulah yang disebut integritas. Integritas adalah komitmen, janji yang ditepati, untuk menunaikan tanggung jawab hingga selesai sampai tuntas, tidak pura-pura lupa pada tugas atau ingkar pada tanggung jawab.

Bapak bangsa, alm. Gus Dur adalah sosok yang memiliki integritas tinggi bagi bangsanya, beliau tidak peduli terhadap pencitraan pribadi dan memilih melakukan suatu kebijakan yang walaupun kurang populis tapi dibalik semua nya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Yahya Cholil Staquf (juru bicara Gus Dur saat menjadi presiden-red) dalam sebuah artikel menulis pandangannya tentang Gus Dur "Orang-orang mengecam kegemarannya berkeliling dunia, mengunjungi negara-negara yang dalam pandangan umum dianggap kurang relevan dengan kepentingan Indonesia. Namun aku justru melihat daftar negara-negara yang beliau kunjungi itu identik dengan daftar undangan Konferensi Asia-Afrika. Brasil mengekspor sekian ratus ribu ton kedelai ke Amerika setiap tahunnya, sedangkan kita mengimpor lebih separuh jumlah itu, dari Amerika pula. Maka presidenku datang ke Rio De Janeiro ingin membeli langsung kedelai dari sumbernya tanpa makelar Amerika. Venezuela mengipor seratus persen belanja rempah-rempahnya dari Rotterdam, sedangkan kita mengekspor seratus –persen rempah-rempah kita kesana. Maka presidenku menawari Hugo Chavez membeli rempah-rempah langsung dari kita."

Dan Gus Dur, orang yang integritas nya diakui oleh masyarakat dari bebagai golongan dan beragam agama pun harus menerima kenyataan bahwa dirinya terjungkal dari kursi kepresidenan lewat sebuah pemakzulan. Sesuatu yang kemudian disesali oleh masyarakat karena hingga akhir hayatnya tuduhan korupsi yang dulu dijadikan salah satu alasan pemakzulan, ternyata secara hukum tidak pernah terbukti.

Sebuah integritas yang mendapat pengakuan, justru setelah pemiliknya wafat...
Dan Indonesia pun menangis bukan?

Sebaliknya, pengurus PSSI adalah contoh orang yang mengaku memiliki integritas tinggi kepada dunia sepakbola Indonesia tapi tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik, dan setelah gagal memajukan tim nasional di berbagai even internasional,dengan menjerumuskan pada posisi juru kunci, mereka tetap menolak untuk mundur karena alasan tingginya "kecintaan" dan "integritas" mereka pada dunia sepakbola hehehe...

Nah, ada sekelumit kisah tentang integritas dari seorang kawan yang bekerja sebagai staf ekonomi. Kawan saya bercerita bahwa saat dirinya ikut rapat APBN 2010 bersama para menteri, hampir semua pemimpin departemen itu hanya bicara soal anggaran dan anggaran bagi departemennya. Hanya angka-angka yang diminta bukan memikirkan program yang diajukan, sehingga pada saat itu terjadi kondisi dimana dana cukup tapi tidak ada pembangunan infrastruktur. Melihat keadaan seperti itu dengan sedikit menyindir sang Menteri Keuangan berkata “Jika hanya ingin mendapat kesan bagus, bahwa dana APBN kita cukup dan anggaran keuangan departemen terpenuhi, saya sangat mudah melakukannya. Tapi apa yang masyarakat kita akan dapatkan?

Ah, orang yang ber- integritas memang susah dicari di negeri ini…

Sency, 8 Februari 2010

http://ruangstudio.blogspot.com